Sejak pertama kali digiatkan pada 2021, program inkubasi bisnis pesantren telah menyentuh 2.074 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Program ini melahirkan 561 produk, 242 jenis usaha, dan 32 Badan Usaha Milik Pesantren (Bumpes) yang siap bersaing di pasar.
Menurut H. Badrus Syamsi, S.Pd.I., M.E., Ketua Umum Forum Ekonomi Pesantren Indonesia (FEPI) sekaligus Direktur Unit Usaha Pondok Pesantren Al-Muttaqien Balikpapan, kemandirian pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Tujuannya adalah memberi rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren agar mampu berkembang berdasarkan tradisi dan kekhasannya.
“Menteri Agama menginginkan pesantren peserta inkubasi bisnis memiliki badan usaha yang lengkap agar bisa bersaing secara profesional dan terlibat dalam proyek pemerintah. Dengan begitu, pesantren benar-benar berdaya secara ekonomi,” ungkap Badrus.
Perjalanan program ini yang dimulai pada 2021 kemudian melahirkan FEPI pada 2022. Anggotanya adalah seluruh pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis. Sebagai ketua umum, Badrus bertugas meninjau proposal, menilai kelayakan, hingga memastikan setiap usaha memiliki prospek yang baik. Tahun ini, tercatat 1.738 proposal masuk, namun setelah seleksi administrasi dan kelayakan, hanya sekitar 1.500 yang berpeluang menerima bantuan.
Total bantuan yang sudah dipastikan senilai Rp 85 miliar, dengan target ideal 800 pesantren penerima. Namun, arahan dari Kemenag memungkinkan jumlahnya mencapai 1.500 pesantren dengan total anggaran yang diupayakan mencapai Rp 255 miliar. Bantuan ini dibagi menjadi empat kategori dengan nominal antara Rp 100 juta hingga Rp 400 juta per pesantren, tergantung kapasitas usaha.
Badrus mengungkapkan, di Kalimantan Timur hanya ada 10 proposal yang masuk. Menurutnya, angka ini bisa lebih besar jika sosialisasi dilakukan lebih masif oleh Kemenag kabupaten/kota. Ia menekankan potensi usaha pesantren sangat beragam, mulai dari laundry, minimarket, kantin, hingga unit usaha berbasis kebutuhan santri yang memiliki pasar pasti.
Namun, Badrus juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti manajemen keuangan yang belum rapi, SDM yang belum profesional, dan kurangnya legalitas usaha. Ia menegaskan pentingnya pendampingan dari Kemenag, bukan hanya dalam pendidikan, tetapi juga kemandirian ekonomi.
“Keberlanjutan usaha adalah kunci. Keuntungan jangan sampai habis untuk keperluan lain di luar bisnis, agar pesantren bisa mandiri dan bersaing di pasar profesional,” pungkasnya. [kaltim.jawapos]
